Jauh sebelum masa penjajahan Belanda, pada era kerajaan keemasan Aceh kala itu wilayah pemukiman pirak telah dihuni oleh masyarakat yang berasal dari berbagai daerah lain di Aceh yang melakukan pembukaan lahan hutan untuk pertanian dan perkebunan juga mendirikan rumah sebagai awal perkampungan.

Keadaan pemerintahan dipimpin oleh seorang geuchik dan terbentuknya lembaga-lembaga desa lainnya, dalam berbagai hal mereka membuat perencanaan yang sangat baik dengan selalu mengedepankan musyawarah untuk pengambilan keputusan, untuk bidang pembangunan sudah mulai melakukan berbagai perencanaan baik untuk menunjang ekonomi maupun untuk sosial gampong.

Pada tahun 1990 perangkat Gampong Meunye Pirak membuat rapat khusus untuk mencari solusi agar penduduk tidak ada yang eksodus atau keluar lagi dari gampong Meunye Pirak. Minimal walaupun tidak ada yang masuk kegampong Meunye Pirak diharapkan tidak ada yang keluar atau pindah. Setelah diupayakan secara bersama-sama jumlah penduduk pada tahun berikutnya tidak ada lagi yang pindah, karena sarana lainnya seperti jalan sudah ada walau belum memadai.

Gampong Meunye Pirak merupakan gampong yang sangat kompak dalam mendukung pembanguanan yang dilaksanakan oleh pemerintah gampong. Hal ini terbukti dari pelaksanaan pembangunan –pembangunan yang ada, dari pembangunan infrastruktur gampong seperti pembangunan jalan desa, jalan lorong dan prasarana lainnya. Dan segala permasalahan yang ada selalu dimusyawarahkan sesama masyarakat.